Pengusaha sekaligus tokoh publik, Bambang Tanoesoedibjo, resmi mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan itu dilayangkan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut. Bambang menyebut penetapan itu mendadak dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Kuasa hukum Bambang menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa pemanggilan pemeriksaan terlebih dahulu. “Klien kami tiba-tiba diumumkan sebagai tersangka tanpa ada proses klarifikasi yang semestinya. Ini jelas menyalahi prosedur dan merugikan hak hukum beliau,” tegas tim pengacara dalam konferensi pers.
Bambang sendiri mengaku kaget atas status barunya. Ia menilai langkah KPK terkesan terburu-buru dan penuh kejanggalan. Menurutnya, sebagai warga negara yang taat hukum, ia berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Karena itu, ia menempuh jalur gugatan praperadilan untuk membatalkan status tersangka yang dinilainya cacat hukum.
Di sisi lain, pihak KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka sudah melalui mekanisme internal sesuai aturan. Lembaga antirasuah itu menegaskan memiliki bukti awal yang cukup untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani.
Kasus ini pun menyedot perhatian publik, mengingat Bambang Tanoesoedibjo dikenal luas sebagai sosok berpengaruh di dunia bisnis dan media. Para pengamat hukum menilai, gugatan praperadilan ini akan menjadi ujian penting bagi KPK, apakah langkah penetapan tersangka tersebut benar-benar sah atau justru cacat prosedural.
Persidangan praperadilan dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat. Hasilnya akan menjadi penentu apakah status tersangka Bambang Tanoesoedibjo tetap sah atau harus dibatalkan.
Ledakan Dahsyat Guncang Pamulang: 8 Rumah Hancur dan 7 Warga Terluka
