Program bantuan sosial (bansos) yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi masyarakat kurang mampu, kini justru tercoreng oleh ulah sebagian oknum penerima. Belakangan ini, ramai diungkap oleh sejumlah anggota legislatif bahwa sebagian penerima bansos terindikasi menggunakan uang bantuan untuk bermain judi online (judol).
Sorotan tajam datang dari kalangan DPR RI yang menilai fenomena ini sebagai pengkhianatan terhadap niat mulia dari program perlindungan sosial negara. Tak tinggal diam, Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) pun angkat bicara dan menegaskan sikap tegas: bantuan akan dicabut jika terbukti disalahgunakan untuk judol.
Legislator Ungkap Temuan Mengejutkan
Beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Sosial, sejumlah anggota Komisi VIII DPR mengungkap laporan masyarakat dan temuan di lapangan mengenai perilaku menyimpang penerima bansos. Uang bantuan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, justru dialihkan untuk mengisi saldo judi daring.
“Ini bukan sekadar masalah moral, tapi sudah menyangkut penyalahgunaan dana negara,” ungkap seorang legislator dalam rapat tersebut.
Temuan ini pun membuat publik geram, karena pada saat banyak warga benar-benar membutuhkan bantuan, ada segelintir orang yang justru menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi yang merusak.
Respons Tegas dari Mensos
Menanggapi isu tersebut, Mensos Risma tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers singkat, ia menyampaikan bahwa penerima bansos yang terbukti bermain judi online akan dicoret dari daftar penerima. Kementerian Sosial juga disebut sedang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum serta otoritas digital untuk menelusuri pola transaksi dan akun-akun mencurigakan yang terkait dengan penerima bansos.
“Kami tidak akan mentolerir penyimpangan. Kalau terbukti, langsung kami cabut bantuannya. Negara membantu agar masyarakat bangkit, bukan malah makin tenggelam dalam praktik merusak seperti judi online,” tegas Risma.
Pengawasan dan Verifikasi Diperketat
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kemensos menyatakan akan memperketat sistem verifikasi dan evaluasi berkala terhadap penerima bansos. Data kependudukan dan rekam transaksi digital akan menjadi bagian dari integrasi sistem pengawasan yang sedang dibangun.
Langkah ini diharapkan dapat menyaring penerima bansos yang benar-benar layak serta mencegah masuknya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam skema bantuan pemerintah.
Fenomena penerima bansos yang bermain judi online menjadi cermin ironi di tengah perjuangan negara mengangkat taraf hidup masyarakat miskin. Penyaluran bansos adalah bentuk kehadiran negara di saat sulit, bukan celah untuk dimanfaatkan demi kesenangan sesaat.
Langkah tegas Menteri Sosial untuk mencabut bantuan dari penerima yang menyalahgunakan amanah negara patut diapresiasi. Namun ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada pemberian bantuan, tetapi pada membangun kesadaran, integritas, dan sistem pengawasan yang adil dan akuntabel.
