Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran akan terus diberlakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menekankan bahwa setiap rupiah belanja negara harus diarahkan ke sektor yang benar-benar produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Pemborosan, inefisiensi, dan program-program yang tidak memiliki urgensi akan terus ditekan.
“APBN 2026 tetap akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan efisiensi. Kami ingin memastikan bahwa belanja negara fokus pada program prioritas dan memberikan hasil nyata,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
APBN Bukan Sekadar Angka, Tapi Alat Perubahan
Menurut Sri Mulyani, penghematan bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan, tetapi mengubah pola pikir pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Dengan mengeliminasi belanja tidak efektif dan proyek yang tak mendesak, ruang fiskal bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
“Kami ingin APBN menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar laporan keuangan. Setiap kementerian dan lembaga harus menyesuaikan diri dengan prinsip ini,” tambahnya.
Selain itu, efisiensi juga akan diarahkan untuk mendorong transformasi digital, reformasi birokrasi, dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.
Tantangan: Pendapatan Negara Masih Fluktuatif
Kebijakan penghematan juga diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi proyeksi pendapatan negara yang masih fluktuatif, terutama dari sektor pajak dan sumber daya alam. Harga komoditas yang tidak stabil serta ketergantungan pada ekspor tertentu membuat pemerintah perlu lebih bijak dalam merancang postur anggaran.
Sementara itu, belanja untuk subsidi dan perlindungan sosial tetap akan dipertahankan, namun dengan skema yang lebih tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran perlindungan masyarakat miskin dan rentan tetap optimal, meski dalam kerangka efisiensi.
Pesan untuk Kementerian dan Daerah: Tak Ada Lagi Belanja Seremonial
Sri Mulyani juga secara khusus mengingatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak lagi menggunakan anggaran negara untuk belanja seremonial, perjalanan dinas yang tidak esensial, atau pengadaan barang yang tidak dibutuhkan.
“Kita butuh efisiensi bukan hanya di pusat, tetapi sampai ke level daerah. Ini adalah tanggung jawab bersama menjaga APBN kita tetap sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Efisiensi sebagai Jalan Menuju Ketahanan Ekonomi
Dengan APBN 2026 yang akan dibangun di atas fondasi efisiensi dan ketepatan sasaran, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Penghematan bukan sekadar pemangkasan, tetapi upaya strategis untuk mengalokasikan sumber daya negara secara lebih cerdas.
Langkah tegas Sri Mulyani ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam kebiasaan belanja boros, tetapi justru menjadikan APBN sebagai alat yang efektif untuk menyejahterakan rakyat dan memperkuat pondasi ekonomi nasional.
