Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi daerah. Kali ini, rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara menjadi sasaran penggeledahan tim penyidik KPK pada Senin (1/7). Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus korupsi proyek infrastruktur di wilayah Sumatera Utara.
Kronologi Penggeledahan
Tim penyidik KPK tiba di rumah pejabat tersebut sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa surat perintah penggeledahan. Rumah berlantai dua yang terletak di kawasan elit Medan ini tampak dijaga ketat oleh aparat kepolisian berseragam lengkap untuk mengamankan proses penggeledahan.
Proses penggeledahan berlangsung hingga siang hari, di mana petugas terlihat keluar masuk rumah sambil membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi dokumen penting terkait proyek infrastruktur di Sumut.
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur
Sumber internal menyebutkan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan yang anggarannya bersumber dari APBD Sumatera Utara. KPK diduga tengah menelusuri adanya indikasi permainan anggaran dan suap terkait penunjukan pemenang proyek oleh oknum di Dinas PUPR Sumut.
Plt Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, membenarkan adanya penggeledahan tersebut namun belum memberikan detail terkait kasus dan pihak yang terlibat. “Benar, KPK sedang melakukan penggeledahan di salah satu rumah pejabat PUPR Sumut. Detail akan kami sampaikan setelah proses rampung,” ujarnya kepada awak media.
Barang Bukti yang Diamankan
Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK dikabarkan menyita sejumlah dokumen proyek, catatan keuangan, serta perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel yang diduga terkait dengan aliran dana proyek. Barang-barang tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk mendalami bukti dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Reaksi Warga dan Pegiat Antikorupsi
Penggeledahan rumah pejabat tinggi daerah ini menarik perhatian warga sekitar yang penasaran dengan aktivitas petugas KPK di lokasi. Beberapa pegiat antikorupsi di Sumatera Utara juga menyambut baik langkah KPK yang mulai serius menelusuri dugaan korupsi di sektor infrastruktur daerah.
“Kita dukung KPK mengusut tuntas kasus ini, karena korupsi proyek infrastruktur ini berdampak langsung pada rakyat. Jalan rusak dan proyek mangkrak sering terjadi akibat korupsi,” ujar Rahmat, salah satu pegiat antikorupsi di Medan.
Penggeledahan rumah Kadis PUPR Sumut oleh KPK ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga antirasuah tidak segan mengusut praktik korupsi yang terjadi di daerah. Masyarakat kini menantikan kelanjutan dari kasus ini, termasuk siapa saja pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan anggaran proyek infrastruktur yang seharusnya dinikmati masyarakat luas.
